KOMPAS.com-Kerugian akibat merokok ternyata tidak hanya
dari sisi kesehatan, melainkan juga perekonomian. Keuangan negara bisa
terancam karena terus membengkaknya biaya kesehatan yang timbul akibat
pernyakit terkait rokok (PTR).
Beban biaya yang harus ditanggung akibat rokok terlalu besar jika
dibandingkan jumlah pemasukan dari produk tembakau ini. Berdasarkan data
Badan Litbangkes pada 2010 jumlah pemasukan dari cukai rokok hanyalah
Rp. 55 trilyun. Sedangkan pengeluaran makro akibat rokok mencapai Rp.
245,41 triliun.
Pengeluaran ini terbagi atas pembelian rokok, perawatan medis yang
harus dijalani, dan hilangnya produktivitas. Porsi paling tinggi
ditempati pembelian rokok dari masyarakat sebesar Rp. 138 triliun.
Posisi kedua ditempati kerugian karena hilangnya produktivitas akibat
cacat dan kematian usia muda, sebesar Rp. 105,3 triliun. Peringkat
ketiga ditempati kerugian akibat rawat medis, baik inap dan jalan
sebesar Rp. 2,11 triliun.
Direktur PT. Askes Indonesia Tbk Fahmi Idris menyatakan, biaya yang
dikeluarkan akibat PTR terus meningkat. PTR terdiri atas penyakit paru
obstruktif kronis (PPOK), penyakit jantung iskemik dan penyakit kanker
paru.
“Angka ini terus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saat ini
biaya yang keluar akibat PTR dari Askes mencapai Rp. 39,5 triliun,
dengan jumlah rata-rata kasus 100 ribu per tahun,” ujar Fahmi dalam
diskusi, bertajuk 'Gangguan Kesehatan Dan Pembiayaan Penyakit Terkait
Rokok, Tanggung Jawab Siapa?' Kamis (31/10/2013) kemarin.
Angka ini sebetulnya bisa ditekan bila cukai rokok dapat digunakan
untuk biaya kesehatan baik promotif, preventif, atau kuratif. Cukai yang
diperoleh dari rokok tidak digunakan untuk pembangunan dan sumber
pendapatan. Fahmi menyarankan pemerintah belajar dari Thailand yang
sudah melaksanakan sistem ini.
Fahmi mengatakan, suntikan dana ini akan sangat berarti bagi upaya
promotif dan preventif terkait pembatasan rokok. “Saat ini kita memang
sudah melakukan upaya promotif dan preventif, namun bersifat massal.
Sedangkan untuk rokok, perlu yang lebih individual sesuai karakter tiap
orang,” kata Fahmi.
Hal senada dikatakan Ketua Umum PB-IDI, Dr. Zainal Abidin, MH.
Menurutnya, kerugian akibat rokok harus ditanggung juga oleh para
pengusaha rokok. Pengusaha ini harus bertanggung jawab pada konsumen
yang sakit akibat rokok yang dihisap. Dengan cara ini maka beban negara
akibat PTR bisa terbantu.
“Kita harus memiliki aturan khusus terkait pemanfaatan cukai rokok untuk
biaya kesehatan. Perusahaan rokok kemungkinan tidak akan merugi, karena
kecenderungan perokok pemula cenderung meningkat tiap tahunnya,” kata
Zainal.
0 Komentar:
Posting Komentar
Masukan dan Saran sangat kami harapkan untuk semakin berkembanganya PIKM Bumi Cemara